TIGA PRESIDEN DALAM UUD 1945

Dalam UUD 1945 terdapat 3 (tiga)  Presiden yakni Presiden Republik Indonesia, Presiden dan Presiden Indonesia.

Tentang adanya 3 (tiga) Presiden tersebut dapat dilihat antara lain :

1. Presiden Republik Indonesia (Pasal 4).

Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

2.      Presiden (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15)

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Janji Presiden (WakilPresiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

 

Diskusi Hukum Tata Negara, Kedudukan Bangsa Indonesia terhadap UUD 1945 bersama Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH.

Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan
dengan undang-undang.

Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

3.      Presiden Indonesia (Ayat 1 Aturan Tambahan UUD 1945)

 ATURAN TAMBAHAN

(1)   Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

Memperhatikan rumusan Pasal-pasal UUD 1945 secara juridis ada 3 Presiden yakni : Presiden Republik Indonesia, Presiden dan Presiden Indonesia.

Oleh karena itu perlu dicari tahu apa atau siapa Presiden dimaksud UUD 1945.Apakah ada 3 (tiga) presiden atau apakah hanya kesalahan atau kekurangan dalam penulisan?

Untuk mengetahuinya maka pertama perlu dilihat penjelasan UUD 1945.

Penjelasan Umum UUD 1945 yakni :

“Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constitutionelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktikya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu.”

Tentang Presiden Republik Indonesia disebut Pasal 4 ayat 1, Penjelasan menyebut :

Bab III

Kekuasaan Pemerintah Negara.

Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2

Presiden ialah Kepala kekuasaan executive dalam Negara untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair).

Pasal 5 ayat 1

Kecuali “executive power”, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan “legislative power” dalam Negara. 

Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Sesuai dengan penjelasan UUD 1945 ada dua presiden yakni Kepala Pemerintahan “Kepala kekuasaan exekutif “ (Pasal 4, Pasal 5) dan Kepala Negara (Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan Pasal 15).

Dalam Penjelasan tidak ditemukan adanya penjelasan tentang Presiden Indonesia disebut pada ayat (1) Aturan Tambahan.

Namun demikian sesuai Penjelasan UUD 1945 adalah sesuatu yang sudah jelas dan pasti tentang adanya dua (2) Presiden yakni Presiden Kepala Pemerintahan dan Presiden Kepala Negara.

Kepala kekuasaan executive disebut pada Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 itu oleh Pasal 4 ayat 1 dengan tegas adalah Presiden Republik Indonesia.

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar” 

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 tersebut maka Presiden Kepala Pemerintahan itu disebut Presiden Republik Indonesia. Atau dengan perkataan lain, Kepala Pemerintahan Indonesia disebut Presiden Republik Indonesia.

Rumusan Pasal 4 ayat (1) berkaitan dan selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ;

“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut bentuk Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, bukan federasi juga bukan serikat. Bentuk pemerintah Indonesia ialah Republik bukan monarki juga bukan demokrasi.

Oleh karena itu sudah tepat dan sesuai bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintah Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Pada negara lain misalnya Singapura, kepala pemerintahan itu disebut Perdana Menteri sedangkan kepala Negara disebut Presiden. Namun Indonesia tidak menggunakan istilah Perdana Menteri bagi Kepala Pemerintahan melainkan Presiden Republik Indonesia.

Kebanyakan negara-negara di dunia membedakan kepala Negara dengan kepala pemerintah dan tidak dipegang atau dijabat oleh satu orang.Misalnya Inggris, Belanda, Israel, Jerman, Jepang, Singapura dll. Kepala Negara Inggris disebut Raja atau Ratu sedangkan kepala pemerintah disebut Perdana  Menteri. Kepala Negara Israel disebut Presiden sedangkan kepala Pemerintah disebut Perdana Menteri.

Perbedaan dan pembagian kepala Negara dengan kepala pemerintahan sebagaimana dilakukan oleh Negara-negara tersebut di atas adalah sesuai dengan pengertian Negara dan pemerintah menurut Ilmu Hukum maupun Ilmu Negara.Negara tidak sama dengan pemerintah.Pemerintah itu merupakan bagian atau satu elemen suatu negara. Pemerintah itu merupakan satu institusi dalam Negara untuk melakukan suatu urusan atau tugas yang ditentukan oleh Negara.

Ditinjau dari aspek kekuasaan menurut UUD 1945 yang tidak lain merupakan wujud dari Negara Indonesia (NKRI) sebagai subjek Hukum,  pemerintah adalah satu dari tiga kekuasaan yakni :

1. Kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ditangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Pasal 1 ayat 2)

2.Kekuasaan pemerintahan dipegang presiden Republik Indonesia (Pasal 4 ayat 1)

3.Kekuasaan Kehakiman dilakukan Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat 1).

Sehingga dengan demikian dari aspek kekuasaan maka kekuasaan Rakyat (MPR) lebih tinggi daripada Pemerintah (Presiden Republik Indonesia). Sehingga dengan demikian, kedudukan Kepala Pemerintahan (Presiden Republik Indonesia) berada dibawah Rakyat (MPR).Oleh karena itu maka tidak logis apabila Presiden Republik Indonesia juga merangkap atau sekaligus menjadi Kepala Negara karena MPR maupun  Pemerintah merupakan instrument kelengkapan Negara masing-masing satu kekuasaan. Sedangkan kedua kekuasaan tertentu merupakan kekuasaan Negara. 

Apabila Presiden Republik Indonesia adalah juga kepala Negara maka kedudukan MPR berada dibawah Presiden Republik Indonesia. Keadaan mana merupakan suatu keadaan yang tidak konsisten.Disebut tidak konsisten karena Presiden RI disebut mandataris daripada MPR.Disatu sisi Presiden RI diangkat dan diberhentikan oleh MPR sedangkan disisi lain MPR juga harus bertanggungjawab kepada Presiden RI selaku Kepala Negara.

Jika ditinjau dari aspek unsur atau syarat negara maka Rakyat dan pemerintah merupakan dua dari tiga unsur atau syarat umum suatu negara yakni :

1.      Wilayah.

2.      Rakyat.

3.      Pemerintah.

Jika ditinjau dari aspek organisasi atau badan Hukum, maka Negara adalah badan hukumnya (Rechts persoon) sedangkan Rakyat (MPR) dan pemerintah (Presiden RI) adalah alat perlengkapan/organ-organ Negara.Selain MPR dan Presiden masih banyak organ-organ Negara Indonesia yakni DPR, DPA, BPK dan MA.

Setiap organ mempunyai tugas dan fungsi serta mempunyai pemimpin atau kepala.MPR dipimpin oleh Ketua, DPA dipimpin oleh Ketua, DPR dipimpin oleh Ketua, MA dipimpin oleh Ketua.

Oleh karena itu seharusnya Kepala Negara dan kepala pemerintah merupakan dua jabatan yang berbeda dan harus dipisahkan tidak dipegang atau dijabat oleh satu orang. Karena apabila kedua jabatan/institusi tersebut dipegang oleh satu orang akan  terjadi tumpang tindih (operlapping), kerancuan dan saling bertentangan.

Selain menimbulkan konflik dan kerancuan menurut hierarkinya kedua jabatan tersebut tidak dalam satu level tidak sederajat. Kepala Negara dengan kepala pemerintahan tidak berada dalam satu garis horizontal melainkan vertical. Kedudukan kepala Negara berada diatas pemimpin Rakyat (Ketua MPR) dan pemimpin/kepala pemerintahan. Oleh karenanya tidak tepat apabila Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dipegang oleh 1 (satu) orang.

Tidak ada  ketentuan Pasal UUD 1945 yang menentukan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu anggapan atau tindakan yang menjadikan Presiden Republik Indonesia atau Kepala Pemerintah sekaligus menjadi Kepala Negara merupakan anggapan atau tindakan yang tidak sesuai dengan Sejarah Indoneia dan UUD 1945.

Selanjutnya tentang Presiden Indonesia disebut pada Ayat (1) Aturan Tambahan UUD 1945.

ATURAN TAMBAHAN

Ayat 1

“Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.”

Siapakah yang dimaksud dengan Presiden Indonesia dalam Ayat  1  Aturan Tambahan .

Untuk mengetahui hal tersebut mari mulai menganalisa sejarah dan materi serta hakekat UUD 1945 itu.

UUD 1945 dirancang oleh Para Pahlawan Pejuang Indonesia yang perumusannya dimulai dengan membentuk BPUPKI dan kemudian PPKI.

Sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945 terlebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 1945 (17-8-’05) Bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia.

Pada naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 (17-8-05) jelas tertulis bahwa Kemerdekaan yang diproklamasikan itu adalah Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Ketika Soekarno Hatta didaulat untuk membacakan dan menandatangani naskah Proklamasi maka secara juridis Bangsa Indonesia memberi mandate kepada Soekarno-Hatta menjadi Pemimpin Bangsa.Soekarno-Hatta mendapatkan kedudukan atau jabatan Pemimpin Bangsa ketika dipercaya atau disepakati atau didaulat merumuskan, membacakan dan menandatangani Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

                                             (Naskah Proklamasi diunggah dari Google)

Sesuai dengan naskah Proklamasi tersebut maka Soekarno-Hatta mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bangsa Indonesia.Sehingga dengan demikian Soekarno-Hatta inilah yang Pemimpin Bangsa Indonesia.

Jikalau Pemimpin disebut Raja maka Soekarno-Hatta adalah Raja.Jika disebut pemimpin Bangsa Indonesia adalah Presiden maka Soekarno-Hatta adalah Presiden Indonesia.

Oleh karena Soekarno-Hatta mempunyai atau mendapat atau diakui bertindak atas nama Bangsa Indonesia maka secara juridis mereka mempunyai kekuasaan dan kewenangan melakukan segala tindakan yang timbul dari  dan oleh karena Proklamasi Kemerdekaan Indonesia termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan dan dimaksud Ayat 1 UUD 1945.

Oleh karena itu secara juridis yang dimaksud dengan Presiden Indonesia adalah Pemimpin Bangsa Indonesia (Ayat 1 Aturan Tambahan UUD 1945) yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan melakukan segala tindakan Hukum atas nama Bangsa Indonesia yang timbul dari dan oleh karena Proklamasi 17 Agustus 1945 termasuk akan tetapi tidak terbatas ditentukan pada Ayat 1 Aturan Tambahan UUD 1945.

Presiden Republik Indonesia ialah Pemimpin Pemerintah atau Kepala Pemerintah Indonesia. (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945).

Presiden ialah Pemimpin Negara atau Kepala Negara Indonesia (Pasal 10 s/d Pasal 15 UUD 1945).

Demikian sekilas tentang adanya 3 Presiden dalam UUD 1945.

Mari segerakan KEMBALI KE UUD 1945.

MERDEKA!!!!!!

Advokat Syarifuddin Simbolon, SH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ADALAH ABDI RAKYAT

Dalam Kitab Suci antara lain tertulis:

1.Alkitab.

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.”(Kejadian 1 : 26-27)

Tentang Ismael, Aku (ALLAH) telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar”(Kejadian 17:20)

“Semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan!" (Yesaya 43 : 7)

Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." (Matius 22 : 36 – 40)

2.Al Qur’an.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al Baqarah : 30 / QS.2:30)

“ALLAH menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (QS Al-Hujurat :13 / QS.49:13)

 Dan  Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku (saja)”(QS. Adh-Dhariyat: 56 / QS.51:56).

Membacakan Putusan Kongres Pemuda pd Forum Silaturahmi Majelis Bangsa Indonesia, Al Jazeera, Desember 2017.

Secara juridis Bangsa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan PUTUSAN Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia yang kemudian terkenal dengan Sumpah Pemuda.

Kongres Pemuda Indonesia tersebut secara juridis melahirkan atau membentuk satu Subjek Hukum dalam kesatuan yakni Bangsa Indonesia dan dua (dua) objek Hukum yakni Tanah Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Adapun tujuan atau cita-cita Bangsa Indonesia yang lahir itu adalah berjuang bersama-sama untuk mencapai dan atau mewujudkan Indonesia Merdeka.

Dalam Ilmu Hukum  bangsa Indonesia itu tergolong subjek Hukum alami (Natuurlijkepersoon) yakni pembawa hak dan kewajiban secara alami dalam kesatuan.  

Dengan memperhatikan Firman Allah sebagaimana dikutipt diatas baik dalam Alkitab maupun Al Qur’an maka jelas Bangsa Indonesia yang tidak lain adalah manusia dalam kesatuan mengabdi dan bertanggungjawab kepada ALLAH.

Sesuai sejarah Indonesia, setelah Bangsa Indonesia lahir dan bersatu pada tgl.28 Oktober 1928 memperjuangkan tercapainya Indonesia Merdeka, 17 (tujuh belas) tahun kemudian kemerdekaan yang diperjuangkan atau dicita-citakan itupun berhasil dicapai dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Soekarno dan ditandatangani Soekarno-Hatta Atas Nama Bangsa Indonesia.

Dengan demikian secara juridis, Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sehari setelah Bangsa Indonesia merdeka kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Bangsa Indonesia mendirikan Negara dengan Nama Indonesia, bentuk negara Kesatuan, bentuk pemerintah Republik (NKRI) ditandai dan bersamaan dengan dipilihnya Soekarno-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta diSAHkannya Undang-undang  Dasar Negara Indonesia yang kemudian terkenal dengan nama dan ditulis dengan singkatan UUD 1945.

Dengan demikian secara juridis, Negara Indonesia (NKRI) dibentuk dan atau berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam ilmu Hukum, negara itu tergolong organisai atau badan Hukum yang diterima dan diakui sebagai subjek Hukum (Rechts persoon).

Dalam ilmu Hukum maupun Ilmu Negara secara umum dikenal ada 3 (tiga) syarat Negara yakni :

1.Wilayah.

2.Rakyat.

3.Pemerintah.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengangkat Ketua Mahkamah Agung.Kemudian setelah Ketuan Mahkamah Agung pada hari yang sama mengambil Sumpah Presiden Soekarno sebagai Presiden RI sekaligus melantik Kabinet Presidensil.

Oleh karena itu secara juridis, pemerintah Indonesia atau Republik Indonesia terbentuk atau berdiri pada tanggal 19 Agustus 1945.

Sesuai dengan sejarah berdiri atau lahirnya Bangsa Indonesia 28 Oktober 1928, Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 kemudian Bangsa Indonesia itu mendirikan Negara pada tanggal 18 Agustus 1945  maka kedudukan dan kekuasaan Bangsa Indonesia lebih tinggi daripada Negara Indonesia (NKRI).

Negara Indonesia (NKRI) diadakan dan didirikan oleh Bangsa Indonesia.Negara Indonesia (NKRI) merupakan milik Bangsa Indonesia.

Kemudian UUD 1945 menentukan antara lain:

Pasal 1 ayat 2

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Pasal 4 ayat 1

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.”

Pasal 6 ayat 2

“Presiden dan wakil presiden dipilih dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”

Sistematika Pembukaan UUD 1945 menentukan urutan :

1.      Bangsa pada urutan pertama atau bangsa lebih dahulu daripada Rakyat (alinea pertama dan kedua).

2.      Rakyat pada urutan kedua.(alinea kedua setelah bangsa dan sebelum Negara)

3.      Negara pada urutan ketiga.(Alinea kedua setelah Rakyat)

4.      Pemerintah pada urutan keempat.lebih dahulu daripada Rakyat.(alinea keempat).

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 antara lain Pasal 1 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 maka kedudukan dan kekuasaan Rakyat (MPR) lebih tinggi daripada kedudukan dan kekuasan Presiden Republik Indonesia (Pemerintah Indonesia).

Memperhatikan penjelasan ringkas tersebut maka secara sederhana urutan pertanggungan jawab Bangsa Indonesia, Negara Indonesia, Rakyat Indonesia dan Pemerintah Indonesia adalaha sebagai berikut :

1.      Bangsa Indonesia bertanggungjawab kepada ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA.

Bangsa Indonesia merupakan Abdi ALLAH.

Keadaan mana selaras dengan manusia sebagai khalifatullah di bumi. Juga selaras dengan kedudukan Bangsa selaku Subjek Hukum alami, pembawa hak dan kewajiban. (natuurljikepersoon).

Selaras juga dengan  urutan sila pada Panca Sila.

2.      Negara Indonesia bertanggungjawab kepada Bangsa Indonesia.

Negara  merupakan Abdi Bangsa Indonesia.

Negara Indonesia bertanggungjawab dan mengabdi kepada bangsa Indonesia selaras dengan kedudukan Bangsa Indonesia (Naturlijkepersoon) selaku pendiri dan pemilik Negara Indonesia (Rechts person)

Selaras dengan Negara Indonesia adalah alat perjuangan bangsa Indonesia (Soekarno Presiden Indonesia).

3.      Rakyat  bertanggungjawab kepada Negara.

Rakyat  merupakan Abdi Negara.

Selaras dengan kedaulatan adalah ditangan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945) dan kedudukan MPR sebagai lembaga institusi tertinggi dalam Negara Indonesia.

Juga selaras dengan kedudukan Rakyat selaku elemen dari Bangsa yang diberi mandat untuk melakukan kedaulatan dalam penyelenggaraan Negara sekaligus untuk memenuhi unsur atau syarat  umum suatu negara.

Selaku institusi tertinggi dalam Negara maka Rakyat (MPR) bertanggungjawab kepada Negara.

4.      Pemerintah (Presiden RI)  bertanggungjawab kepada Rakyat Indonesia.

Pemerintah (Presiden Republik Indonesia merupakan Abdi Rakyat.

Presiden RI merupakan abdi Rakyat selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan; 

"Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR".

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian kedudukan dan kewenangan Rakyat lebih tinggi daripada Presiden RI.

Berkaitan dengan kedaulatan (kekuasaan tertinggi) tersebut Rakyat diberi mandat oleh Bangsa Indonesia melalui UUD 1945 untuk menetapkan UUD kekuasaan pemerintahan serta memilih presiden (Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945).

Kewenangan Rakyat (MPR) menetapkan UUD Kekuasaan Pemerintahan  Indonesia (Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945) merupakan kegiatan atau tindakan Rakyat membentuk dan mengatur Pemerintah Indonesia serta memilih Presiden RI selaku pemegang kekuasaan pemerintahan.

UUD dimaksud Pasal 3 adalah UUD Kekuasaan Pemerintah (Administratieverechts, Goverment Law) yang harus dituruti oleh Presiden RI selaku pemegang kekuasaan pemerintahan.

UUD yang ditetapkan oleh MPR pada Pasal 3 itulah yang diserahkan kepada Presiden yang dipilih oleh Rakyat (MPR) disebut pada Pasal 6 ayat 2 UUD 1945.

Dengan perkataan lain, UUD disebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 merupakan mandat dari Rakyat (MPR) kepada Presiden RI.Oleh karena itu Presiden RI disebut mandataris MPR.

Konsekuensi logis dan juridis dari Presiden RI selaku yang diangkat (dipilih) dan diberi mandat oleh Rakyat maka Presiden RI bertanggungjawab kepada Rakyat.Presiden RI harus mempertanggungjawabkan pengangkatan dan pelaksanaan mandatnya kepada Rakyat.

Demikian sekilas hierarki pertanggungan jawab menurut sejarah Indonesia dan UUD 1945.
Merdeka!

Adv.Syarifuddin Simbolon, SH.