PANCA SILA dekat dengan ajaran TAUHID SEJATI, "KRISTEN dan ISLAM SEJATI"

Segala kebaikan dan kebenaran, termasuk langit dan bumi beserta segala isinya adalah berasal (ciptaan) dan merupakan milik ALLAH,  Tuhan Yang Maha Esa  adalah merupakan Keyakinan, diimani setiap orang Bangsa Indonesia oleh karenanya tepat  pada urutan pertama sebagai keyakinan dasar.

Terkandung didalamnya hubungan manusia  dan semesta alam serta dengan ALLAH,   Hablum minAllah

Marilah kita perhatikan  ayat-ayat suci yang kami kutip pada catatan sederhana ini.

Al Kitab Kejadian 1 (1)   Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.

Al Qur'an Surat Al Mu'min (Q S.40)

allaahu alladzii ja'ala lakumu allayla litaskunuu fiihi waalnnahaara mubshiran inna allaaha ladzuu fadhlin 'alaa alnnaasi walaakinna aktsara alnnaasi laa yasykuruuna

[40:61] Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyal karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

dzaalikumu allaahu rabbukum khaaliqu kulli syay-in laa ilaaha illaa huwa fa-annaa tu/fakuuna

[40:62] Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?

Kemudian ALLAH, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia  sebagai pemimpin-khalifah untuk mengolah dan merawat (memanfaatkan dengan baik dan benar bumi dan isinya) disertai dengan ketentuan : menjauhi larangan dan melaksanakan perintah, itulah kemanusiaan yang adil dan beradab, "insan kamil',  yang meliputi perilaku-bagaimana harus berbuat sesama manusia termasuk dengan lingkungan hidup-alam sebagai ciptaan dan milik Tuhan Yang Maha Esa,-hablum minan-nas  pada urutan kedua.

Al Kitab Kejadian 1 : 26

(26) Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."

Q S.2

[2:30] wa-idz qaala rabbuka lilmalaa-ikati innii jaa'ilun fii al-ardhi khaliifatan qaaluu ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wayasfiku alddimaa-a wanahnu nusabbihu bihamdika wanuqaddisu laka qaala innii a'lamu maa laa ta'lamuuna

Artinya [2:30] Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Manusia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab dalam hubungannya sebagai Bangsa Indonesia maupun sebagai Rakyat Indonesia dengan Pemerintahan Negara Indonesia itu diwajibkan untuk berjamaah, bergotong-royong, saling mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran, bertolong-tolongan, bukan nafsi-nafsi, bukan individualistik

Pemerintahan sebagai penyelenggara suatu organisasi yang disebut negara adalah manunggal dengan Bangsa Indonesia selaku pemilik Organisasi- bagai pemegang saham pada suatu perseroan terbatas (PT) diwajibkan untuk mengikutsertakan peran aktif Bangsa itu.Pemerintah tidak dibenarkan melakukan sesuatu regulasi tanpa peran serta masyarakat Bangsa. Karena pemerintahan itu diadakan untuk pemenuhan kepentingan segenap Masyarakat Bangsa itu.

Sila ketiga adalah konsep KEMANUNGGALAN antara Bangsa INDONESIA  dengan Bumi Air, Ruang dan Ruang angkasa INDONESIA dihubungkan dengan suatu organisasi yang disebut Negara INDONESIA, yang dijiwai oleh Sila pertama dan kedua, itulah urutan ketiga.

Sila ke empat merupakan suatu sistem yang menentukan tata cara, mekanisme segala tindakan penyelenggaraan organisasi (negara, pemerintah, Bangsa selaku Rakyat) termasuk mengambil keputusan atau keputusan yang memimpin-Pemimpin yakni SISTEM musyawarah yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan.

Pemimpin manusia yang adil dan beradab itu ialah HIKMAT KEBIJAKSANAAN yakni HIKMAT-HUKUM dengan pertimbangan mengutamakan kemaslahatan (manfaat yang baik dan benar) dengan menghindarkan/meminimalisir  mudhorat (kerugian). 

Pada tataran paling tinggi sesungguhnya PEMIMPIN YANG MEMIMPIN Rakyat Indonesia ialah ALLAH, Tuhan Yang Maha Esa selaku yang MAHA HAQ  (Hukum, Hikmat Kebijaksanaan dalam bahasa umum-sederhana) Itulah urutan ke 4.

Sila kelima merupakan keadaan yang timbul dari dan oleh karena (hasil) melaksanakan  (amalkan)  Sila ke-1, 2, 3 dan 4 yakni  terwujudnya suatu keadaan RAKYAT ADIL MAKMUR (sejahtera) ‘hidup  khusnul khotimah”, maka ketika hidup khusnul khotimah tentu akan mati dalam khusnul khotimah (kembali kerahmatullah) Inna lillahi wa innalillahi roji’un, kembali ke sila pertama.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terwujud dan nyata dalam PERKATAAN dan PERBUATAN  manusia Indonesia dalam hubungannya dengan ALLAH, Tuhan Yang Maha Esa, dalam hubungannya  dengan sesama manusia, dengan alam lingkungan hidup maupun organisasinya.

Pohon dengan buah, Iman disertai dengan amal (iman yang diamalkan),  bukan iman kosong (iman tanpa perbuatan amal).Bukan berteriak, agamaku yang benar namun tidak melakukan perbuatan amal sholeh.

Jadi, Panca Sila juga tidak membenarkan pendirian atau jargon; “ ini urusan negara, politik bukan urusan mesjid,  gereja, bukan urusan pura atau kuil.”

PANCA SILA juga TIDAK MEMBENARKAN istilah atau pandangan atau anggapan atau pendirian; 

 “kita tidak tunduk pada ayat suci, tetapi tunduk pada ayat konstitusi".

Perhatikan juga dengan saksama ayat suci yang kami kutip dibawah ini:

Injil Lukas 3

(8) Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini!

(9) Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api.(10) Orang banyak bertanya kepadanya: "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?"

(11) Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian.

Al Qur’an Surah Al Baqarah (Q S.2)

waalladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati ulaa-ika ash-haabu aljannati hum fiihaa khaaliduuna

Artinya [2:82] Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.

Al Qur’an Surat At Tiin (Q S.95)

tsumma radadnaahu asfala saafiliina

Artinya [95:5] Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),

illaa alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati falahum ajrun ghayru mamnuunin

Artinya [95:6] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.Sejalan dengan yang dikemukakan Bung Karno tentang Panca Sila yang ditemukan/didapat/digali :

"Yang aku lakukan ialah menyelami tradisi masyarakat hingga pada bagian yang dalam, maka kutemukan 5 butir mutiara yang indah"

 maka Panca Sila itu merupakan kebudayaan tinggi masyarakat adat bumiputra nusantara yang menjadi Bangsa Indonesia.Keadaan mana juga tercermin dari sifat masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yg bergotong royong, berjamaah bukan individualistik-bukan nafsi-nafsi.

Dengan demikian Panca sila itu adalah Adat dan Hukum Adat bagi Masyarakat Adat Bumiputra yang menjadi Bangsa Indonesia sebagaimana juga sejalan dengan pengertian dan kedudukan Pancas Sila sebagai sumber dari Segala Sumber Hukum 

Sekali lagi, Panca Sila yang dijabarkan dalam UUD 1945 itu merupakan Iman dan Taqwa pada ALLAH TUHAN  YANG MAHA ESA (Iman pada ajaran TAUHID) disertai dengan amal saleh, tindakan, dharma nyata bukan hanya berbicara, sebatas kata. Mengikuti/memuliakan Perintah ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA yang dalam Hukum Tata Negara dikenal dengan sistim negara berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) ditentukan dalam UUD 1945, dalam syariat Islam barangkali yang disebut AHLUSSUNNAH disertai dengan amal shaleh (perbuatan baik dan benar) untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran yang adil bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Rakyat Indonesia serta seluruh Negeri Indonesia (kemaslahatan umat dan sekalian alam, bukan nafsi-nafsi/segelongan/sekelompok juga bukan merusak alam.

Dan barangkali tidak jauh dari apa yang dimaksud dengan MANUNGGALING KAWULA GUSTI, BHINNEKA TUNGGAL IKA TAN HANA DHARMA MANGRUWA  atau faham KEESAAN, PERSATUAN DAN KESATUAN, INTEGRALISTIK yang terkandung dalam UUD 1945.

Sepertinya demikianlah yang harus dilakukan umat Kristen dan Islam Sejati, maupun Hindu atau Budha.

Dalam PANCA SILA terkandung ajaran Kristen dan Islam Sejati Hindu, Buddha (Ajaran Tauhid sejati), maka marilah KITA AMALKAN Panca Sila secara total, menunggal-terintegrasi dan terus menerus ke dalam sistem kehidupan Bangsa Indonesia terlebih-lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka dengan Rahmat ALLAH Tuhan Yang Maha Esa terwujudlah MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR SENTOSA, RAYA lah INDONESIA

Aamiin Ya Rabbalalamin

ORANG-ORANG BERIMAN (MU'MIN) ADALAH BERSAUDARA

(Gambar diunggah dari Google)

Sesuai dengan Firman ALLAH yang sudah tertulis pada Q.S 49 (Al Hujuraat) ayat 10,innamaa almu/minuuna ikhwatun fa-ashlihuu bayna akhawaykum waittaquu allaaha la'allakum turhamuuna[49:10] Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dengan demikian, ORANG-ORANG MU'MIN (BERIMAN kepada ALLAH, Malaikat ALLAH, Kitab ALLAH, Nabi ALLAH, HARI AKHIR dan TAKDIR) adalah BERSAUDARAOleh karena itu terlebih-lebih kepada Umat Islam (Pengikut Nabi Muhammad) dan Umat Kristen (Pengikut Nabi Isa-Yesus Kristus) adalah BERSAUDARA Maka jangan terpancing/terlibat konflik dengan alasan apapun.

Musuh orang/umat MUKMIN (ORANG BERIMAN) entah itu Kristen, Islam atau Yahudi  adalah sama.Dalam Al Kitab antara lain Kejadian 3 : 15 disebut iblis (ular) dan dalam Al Qur’an, antara lain QS. Al Baqarah: 168 disebut syaitan /setan.

Kejadian 3:15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau danperempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannyaakan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya."

Dalam Wahyu semakin di tegaskan :

Wahyu 12:3

Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.

Wahyu 12:9

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

Dalam Al Qur’an :          

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ... "Maka setan membisikkan pikiran jahat (was-was) kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)". Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya,"Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua,' maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. …" [Al-A'râf/7:20-22]

فَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ يَبْلَى "Kemudian setan membisikkan pikiran jahat (waswas) kepadanya, dengan berkata,"Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi (kekekalan) dan kerajaan yang tidak akan binasa?" [Thâhâ/20:120].

QS. Al-'An`am [6] : 142

وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Kementrian Agama

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

MAKA, bilamana ada yang mengaku umat Islam akan tetapi menghina/menghujat Kristen atau mengaku umat Kristen akan tetapi menghujat Islam maka itu lebih dekat dengan setan/iblis.

Jangan terjebak dengan adudomba monster serakah yang licik bagai ular 'naga" berkepala 2 melompat lompat bagai kodok.

Ketahuilah bahwa ular itu tidak segan-segan MASUK GEREJA dan atau MASUK MESJID, tujuan mereka tidak jauh dari UANG dan MERUSAK dari dalam.

Sekali ular tetap ular, kecuali mati berubah menjadi bangkai ular yang harus segera dikubur atau dibakar agar tidak menyebarkan bau busuk atau kuman yang merusak kesehatan.

Taat dan patuhlah selalu pada Ayat Suci agar selamat dunia dan akhirat.Aamiin Ya Rabbalalamin

DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT PRIBUMI

DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT PRIBUMI

Resolusi di Adopsikan oleh Majelis Umum PBB

61/295. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi.

Majelis Umum PBB

Penulisan rekomendasi dari Majelis Umum PBB tercantum dalam resolusi 1 / 2 tanggal 29 Juni 2006, yang mana Majelis Umum PBB mengutip dari teks deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat pribumi,

Mengingat resolusi 61/178 tanggal 20 Desember 2006, yang pada waktu itu memutuskan untuk menangguhkan pertimbangan dari dan pelaksanaan Deklarasi guna memberi waktu untuk konsultasi, dan juga untuk membuat kesimpulan dari pertimbangan tersebut sebelum akhir dari sesi ke -61 dari Majelis Umum PBB,

Mengutip Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi seperti tercantum dalam tambahan resolusi saat ini.

                                                                                                            Sidang Pleno ke-107

                                                                                                            13 September 2007

Tambahan

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi

Majelis Umum

Berpedoman pada tujuan dan prinsip piagam PBB, dan itikad yang baik dengan memenuhi kewajiban yang dimaksud oleh Bangsa-bangsa sesuai dengan piagam.

Menegaskan bahwa masyarakat pribumi setara dengan orang lain, walaupun pengakuan hak dari semua orang berbeda-beda, melihat diri sendiri berbeda, dan dihormati secara berbeda pula.

Menegaskan juga bahwa semua manusia memberikan kontribusi pada keragaman dan kekayaan dari pada peradaban dan budaya yang merupakan warisan bersama umat manusia.

1

Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan-kebijakan dan tindakan yang berdasar pada pembelaan superioritas orang-orang atau individu-individu dalam basis perbedaan Negara asal atau ras, agama, etnik atau budaya adalah rasis, salah secara ilmu, tidak valid menurut hukum, salah secara moral dan tidak adil secara sosial.

Penegasan kembali bahwa masyarakat pribumi, dalam pelaksanan Hak –hak mereka harus bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Keprihatinan bahwa masyarakt pribumi telah menderita ketidak adilan sejarah sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri.

Mengetahui kebutuhan desak mereka untuk menghargai dan menaikan hak azasi dari masyarakat pribumi yang di peroleh dari struktur politik, ekonomi dan sosial mereka serta dari budaya, tradisi spiritual, sejarah dan filosofi mereka terutama hak atas tanah, wilayah serta sumber-sumber daya mereka.

Mengetahui juga bahwa kebutuhan mendesak untuk menghargai dan menaikan hak masyarakat pribumi ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan ketentuan-ketentuan yang membangun bersama dengan bangsa-bangsa.

Menerima kenyataan bahwa masyarakat pribumi mengatur sendiri dalam perbaikan dalam bidang Politik, ekonomi, social dan budaya dengan tujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan tekanan setiap kali hal tersebut muncul.

Mengakui bahwa pada usaha pengembangan oleh masyarakat pribumi yang berpengaruh pada mereka dan tanah, wilayah dan sumber daya mereka akan membuat mereka mampu untuk mempertahankan dan memperkuat institusi budaya dan tradisi dan untuk memajukan pembangunan dan managemen yang dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan mereka.

Mengakui bahwa menghormati pengetahuan, budaya dan praktek-praktek tradisi pribumi memberikan sumbangan pada lingkungan yang kokoh dan pembangunan yang adil serta managemen yang layak.

Menekankan kontribusi demiliterisasi tanah dan wilayah masyarakat pribumi kepada proses pembangunan dan juga pembangunan perdamaian, perekonomian dan sosial, hubungan yang saling memahami dan bersahabat antara bangsa dan seluruh umat manusia di dunia.

                                                                     2

Mengakui secara umum hak keluarga dan komunitas pribumi dalam mengelola tanggungjawab bersama dalam pengasuhan, pendidikan, kesejahteran dan kebahagian dari anak-anak mereka, sesuai dengan hak-hak dari sang anak.

                                                            

Mengingat bahwa hak-hak yang ditegsakan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan penetapan-penetapan yang lain, dan hubungan yang ditampilkan merupakan dasar untuk memperkuat hubungan antara masyarakat pribumi dengan Negara.

Mengakui bahwa piagam PBB, Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta perjanjian Internasional dalam Hak Sipil dan Politik dan juga Deklarasi Vienna dan Program Aksi memberikan penegasan pada kepentingan paling mendasar dari hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang, dengan berdasakan bahwa mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas mengusahkan perekonomian, sosial dan budaya.

Membentuk sikap berpikir bahwa tidak suatu hal dalam deklarasi ini yang bisa digunakan untuk mengingkari hak untuk memperoleh kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum internasional.

Menyakini bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat pribumi yang terdapat dalam deklarasi ini akan meningkatakan hubungan yang harmonis dan kooperatif antara Negara dan masyarakat pribumi berdasarkan pada prinsip keadilan, demokrasi, pengohormatan pada hak azasi, non-diskriminasi dan juga itikad yang baik.

Mendorong, Negara untuk patuh pada kewajiban dan melaksanakan secara efektif semua kewajiban mereka seperti yang dilakukan pada masyarakat pribumi dibawah instrument internasional terutama yang berhubungan dengan hak azasi, dalam konsultasi dan kerjasama dengan orang yang peduli akan tersebut.

Memberikan penekanan bahwa PBB mempunyai peran penting dan berkelanjutan untuk berperan dalam menjunjung dan melindungi hak-hak masyarakat pribumi.

Meyakini bahwa deklarasi ini merupakan sebuah langkah penting kedepan terhadap pengakuan pengakuan, promosi dan perlindungan hak dan kebebasan masyarakat pribumi dan dalam pengembangan systim kegiatan PBB yang relevan dengan bidang ini.

Pengakuan dan Penegasan bahwa individu pribumi berhak mendapatkan semua hak yang tercantum dalam hukum internasional tanpa diskriminasi, dan bahwa masyarakat pribumi memilik hak kolektif yang sangat diperlukan untuk keberadaan kebahagian mereka, dan pembangunan integral sebagai manusia.

                                                                  

                                                                      3

Mengakui bahwa situasi dari masyarakat pribumi beragam dari tiap-tiap daerah dan dari Negara yang satu dengan Negara yang lain dan bahwa arti penting dari keberagaman nasional dan regional serta latar belakang sejarah dan budaya harus juga menjadi pertimbangan.

Dengan sunguh-sunguh menyatakan Dekalarasi PBB mengenai hak masyarakat pribumi berikut sebagai standart pencapaian yang dituju dalam semangat persekutuan dan saling menghormati.

Pasal 1 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai suatu kelompok ataupun sebagai individu, atas segala  hak azasi manusia dan kebebasan mendasar seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Internasional, dan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional.

Pasal 2 :

Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu bebas dan setara dengan segala bangsa dan semua individu dan mereka mempunyai hak untuk terbebas dari segala macam diskriminasi, dan dalam pelaksanaan hak mereka, khusunya yang berdasar atas hak-hak mereka, khususnya yang berdasar pada asal-usul atau identitas mereka.

Pasal 3 :

Masyarakat Pribumi mempunyai hak untuk Menentukan Nasib Sendiri, berdasar atas hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengusahakan pembanguna ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 4 :

Masyarakat pribumi, dalam pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mempunyai hak atas otonomi atau untuk mengatur pemerintahan sendiri yang berhubungan dengan utusan internal dan lokal, juga cara dan media untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi tersebut.

Pasal 5 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengelola dan memperkokoh hak mereka untuk melangsungkan dan memperkuat institusi politik, hukum, ekonomi dan social istimewa mereka saat menggunakan hak untuk berpartisipasi secar total, jika mereka memilih demikian, dalam kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya dalam Negara.

                                                                      4

Pasal 6 :

Setiap individu pribumi mempunyai hak atas kewarganegaraan.

Pasal 7 :

1. Individu pribumi mempunyai hak untuk hidup, keutuhan fisik dan mental, kebebasan 

    dan keamanan sebagai umat manusia.

2. Masyarakat pribumi mempunyai hak bersama untuk hidup mereka dan damai sebagai

    orang yang istimewa tidak boleh menderita segala bentuk pemusnahan masa atau

    kegiatan lain yang berbentuk kekerasan, termasuk memindahkan anak-anak dari suatu

    kelompok ke kelompok lain secara paksa.

Pasal 8 :

1. Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban

    pemusnahan dan perusakan kebudayaan.

2. Negara sebaiknya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dari dan

    perbaikan untuk :

    (a) Segala aktifitas yang bertujuan, berakibat mengambil keutuhan mereka sebagai

         orang-orang yang berbeda, atau nilai-nilai budaya dan identitas etnis mereka.

    (b) Segala aktifitas yang mempunyai tujuan atau akibat pengambil alihan atas tanah 

          wilayah dan sumber daya mereka.

    (c) Segala bentuk pemaksaan pemindahan populasi yang mempunyai tujuan atau akibat 

          kekerasan atau pengurangan beberapa hak mereka.

    (d) Segala bentuk pemaksaan asimilasi dan integrasi.

    (e) Segala bentuk propaganda yang dibuat  yang bertujuan menimbulkan atau 

          menghasilkan diskriminasi ras atau etnik yang ditujukan untuk melawan  

          masyarakat pribumi.

Pasal 9 :

Masyarakat pribumi dan individu-individu mempunyai hak untuk menjadi anggota salah satu komunitas pribumi atau bangsa, dalam hubungan dengan tradisi-tradisi dan adat istiadat dari komunitas yang bersangkutan. Tidak boleh ada diskriminasi muncul dari pelaksanaan hak semacam ini.

Pasal 10 :

Masyarakat pribumi tidak boleh dipindahkan dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada perpindahan kebebasan, dan pemberitahuan lebih dulu dari masyarakat pribumi yang bersangkutan dan setelah persetujuan dan kompensasi yang adil bilamana mungkin dengan mendapatkan balasan.

                                                                      5

Pasal 11 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk melaksanakan dan membangkitkan kembali kebudayaan tradisi dan adat –istiadat. Termasuk hak untuk menjaga, melindungi dan membuat manifest budaya pada masa lampau, kini, dan masa akan datang, seperti peninggalan tempat arkeologi dan bersejarah, artefak, konstruksi, upacara dan pameran serta pementasan seni serta karya sastra.

Pasal 12 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menunjukan, melaksanakan, 

    mengembangkan dan mengajarkan tradisi spiritual, adat-istiadat dan upacara-upacara

    keagamaan mereka. Hak untuk memelihara, melindungi dan mempunyai akses pribadi

    ke tempat kebudayaan dan keagamaan; hak penggunaan dan pengawasan atas obyek-

    obyek upacara, dan hak atas pemulangan kembali jenazah-jenazah.

2. Negara harus meminta untuk mendapatkan akses dan atau untuk pemindahan obyek-

    obyek upacara dan jenazah-jenazah yang miliki melalui mekanisme yang adil,

    transparan dan efektif dalam hubungan dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan.

Pasal 13 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menghidupkan kembali, menggunakan, 

    mengembangkan dan megirimkan pada generasi selanjutnya sejarah, bahasa, tradisi     

    lisan, filosofi, system penulisan dan karya sastra mereka, dan untuk menunjuk serta

    menggunakan nama untuk komunitas, tempat dan nama orang.

2. Negara harus menentukan ukuran yang tepat untuk memastikan bahwa hak tersebut

    dilindungi dan juga untuk memastikan bahwa masyarakat pribumi mengerti serta

    dimengerti dalam hal politik dan cara kerja hukum administrasi ketika dibutuhkan

     melalui ketentuan intrepretasi atau dengan cara-cara yang sepatutnya.

Pasal 14 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menciptakan dan mengendalikan  

            system pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan dalam bahasa mereka, 

            dengan cara yang sesuai dengan kebudayaan belajar-mengajar mereka.

Individu dari masyarakat pribumi, terutama anak-anak, ,mempunyai hak atas

      pendidikan dalam segala tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi.

                                                               6

      3.   Negara harus, dalam hubungan dengan masyarakat pribumi, menentukan ukuran  

            yang tepat, bagi masyarakat pribumi, terutama anak-anak, termasuk mereka yang 

            hidup diluar komunitas mereka, untuk memperoleh, jika dimungkinkan, 

            mendapatkan pendidikan sesuai budaya mereka dan disampaikan dalam bahasa 

            mereka sendiri.

Pasal 15 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak atas martabat dan keberagaman budaya, 

      tradisi, sejarah dan aspirasi yang harus dicerminkan secara tepat dalam 

      pendidikan dan juga informasi publik.

Negara harus menentukan ukuran yang tepat, dalam perundingan dan kerjasama

      dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan, untuk memerangi prasangka dan 

      menghilangkan diskriminasi dan menjunjung toleransi, hubungan yang baik dan  

      saling pengertain diantara masyarakat pribumi dan segala lapisan masyarakat lain.

Pasal 16 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menerbitkan media dalam bahasa mereka

    sendiri dan untuk mendapatkan akses ke segala bentuk media mereka tanpa

    diskriminasi.

2. Negara harus mengambil ukuran yang tepat untuk menjamin bahwa media milik

    Negara seharusnya mencerminkan keberagaman kebudayaan pribumi. Negara, tanpa

    prasangka menjamin kebebasan penuh expresi, harus mendorong pemilik media swasta

    untuk mencerminkan keberagaman kebudayaan pribumi secara memadai.

Pasal 17 :

1. Pribadi-pribadi dari masyarakat pribumi dan orang-orang mempunyai hak untuk

    sepenuhnya menikmati segala hak yang diciptakan yang berlaku dibawah hokum buruh  

    yang berlaku internasional dan nasional.

2. Negara harus berunding dan bekerjasama dengan masyarakat pribumi dalam

    menentukan tolak ukur yang tepat untuk melindungi anak-anak masyarakat pribumi

    dari exploitasi ekonomi dan melakukan segala jenis pekerjaan yang terlihat menggaggu

    dan mempengaruhi pendidikan sang anak, atau membahayakan kesehatan atau

    perkembangan fisik, mental, spiritual atau social anak, mengingat kerapuhan dan

    pentingnya pendidikan untuk pemberdayaan mereka.

3. Pribadi pribumi mempunyai hak untuk tidak menjadi obyek segala bentuk situasi

    diskriminasi buruh, hubungan kerja, jabatan atau upah.

                                                                      7

Pasal 18 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masalah yang akan mempengaruhi hak mereka, melalui wakil yang dipilih oleh mereka sendiri yang sesuai dengan prosedur mereka sendiri, juga untuk mengusahakan dan membangun institusi pemgambil keputusan sendiri.

Pasal 19 :

Negara harus berunding dan bekerjasama dengan itikad baik dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan yang bertujuan untuk memperoleh persetujuan mereka sebelumnya sebelum mengadopsi dan mengimplementasi dewan atau alat ukur administrative yang mungkin akan mempengaruhi mereka.

Pasal 20 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengusahakan dan membentuk system

    atau lembaga politik, ekonomi dan social sendiri, dengan tujuan agar merasa nyaman

    menikmati memakai penghidupan dan pembangunan, dan menggunakan secara bebas

    aktifitas ekonomi tradisional.

2. Masyarakat pribumi yang kehilangan alat-alat penghidupan dan pembangunan berhak

    mendapatkan perbaikan yang adil.

Pasal 21 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak, tanpa diskriminasi, atas perbaikan ekonomi,

    kondisi social, termasuk hubungan kerja, dalam bidang pendidikan, pekerjaan,

    pelatihan dan pelatihan kembali kejujuran, kesehatan rumah tangga, keamanan, 

    kesehatan dan sosial.

2. Negara harus menentukan alat ukur yang tepat, jika layak, alat ukur istimewa untuk

    meyakinkan perbaikan secara berkesinambungan kondisi ekonomi dan social.

    Perhatian khusus harus diberikan atas hak dan kebutuhan dari masyarakat lanjut usia, 

    perempuan muda, anak-anak dan orang-orang cacat.

Pasal 22 :

Perhatian khusus harus diberikan kepada pribumi lanjut usia, wanita, masyarakat muda, anak-anak dan mereka yang menderita cacat sebagai implementasi dari deklarasi ini.

                                                                      8

Pasal 23 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan dan membentuk prioritas dan strategi untuk melaksanakan hak mereka untuk perkembangan. Secara khusus, masyarakat pribumi mempunyai hak untuk secara aktif terlibat dalam mengembangkan dan menentukan program kesehatan, perumahan dan ekonomi social yang lain yang berpengaruh bagi mereka, sejauh mungkin, untuk mengelola program ini melalui lembaga mereka sendriri.

Pasal 24 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak atas pengobatan tradisional dan melakukan

            praktek-praktek kesehatan, termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman, 

            hewan-hewan dan mineral yang vital untuk obat. Masyarakat pribumi juga  

            mempunyai hak untuk mengakses, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan semua 

            pelayan social dan kesehatan.

Masyarakat pribumi mempunyai hak yang sama untuk menikmati standart

      kesehatan fisik dan mental yang yang mungkin dicapai. Negara harus mengambil  

      langkah yang diperlukan dengan tujuan untuk pencapaian secara progresif

      realisasi total dari hak ini.

Pasal 25 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengelola dan memperkokoh hubungan spiritual yang khusus dengan kepemilikan tradisional atau sebaliknya menggunakan atau memakai tahah, wilayah air dan pantai serta sumber daya yang lain untuk menegakan tanggung jawab mereka dalam hal ini kepada generasi yang akan datang.

Pasal 26 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara 

    tradisional mereka miliki, pakai atau gunakan atau dapatkan.

2. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, membangun dan 

    mengawasi tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber-sumber daya yang mereka miliki

    atas kepemilikan tradisional atau dapatkan atau gunakan secara tradisional, dan juga

    mereka punyai atau warisi.

3. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hokum kepada tanah, wilayah

    dan sumber daya ini. Pengakuan seperti ini harus dilaksanakan dengan penuh

    penghormatan terhadap adat-istiadat, tradisi dan system kepemilikan tanah dari

    masyarakat pribumi yang bersangkutan.

                                                                     9

Pasal 27 :

Negara harus menciptakan dan menerapkan sebuah proses yang adil, independent, imparsial, terbuka dan transparan, sehubungan dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan, memberikan hak atas hukum, tradisi, adat-istiadat dan system kepemilikan tanah untuk mengakui dan memutuskan hak dari masyarakat pribumi mengenai tanah, wilayah dan sumber daya mereka, termasuk yang secara tradisi dimiliki atau digunakan. Masyarakat pribumi harus mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Pasal 28 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak, yang berarti, untuk memperbaiki termasuk

            pemberian ganti rugi atau jika dimungkinkan kopensasi yang adil dan wajar, atas

            tanah, wilayah dan sumber daya yang dimiliki secara tradisi ataupun digunakan,

            dan yang dapat diambil alih, dirampas, digunakan, atau dirusak tanpa

            pemberitahuan yang bebas terlebih dahulu.

Kecuali jika dalam kata lain disetujui secara bebas diantara orang-orang yang

      bersangkutan, kopensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya harus setara dalam

      hal jumlah, ukuran dan status hukum atau keuangan atau pengambil alihan yang  

      tepat.

Pasal 29 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas konservasi dan perlindungan lingkungan dan

    kapasitas produksi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Negara harus

    menciptakan dan menerapkan program pendampingan kepada masyarakat pribumi

    untuk konservasi dan perlindungan semacam ini tanpa ada diskriminasi.

2. Negara harus mengambil tolak ukur yang tepat untuk memastikan bahwa tidak tempat

    penyimpangan atau pembuangan benda-benda berbahaya dalam tanah dan wilayah

    mereka tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.

3. Negara juga harus mengambil tolak ukur yang tepat untuk memastikan seperti yang 

    dibutuhkan bahwa program untuk pengawasan, pengelolaan, dan pemulihan kesehatan

    masyarakat pribumi, seperti yang dibangun dan diimplementasikan oleh masyarakat 

    yang mendapat dampak dari material semacam tersebut.

Pasal 30 :

1. Aktifitas kemiliteran tidak diperbolehkan dilakukan didalam tanah dan wilayah 

    mayarakat pribumi kecuali mempunyai alasan yang berhubungan dengan kepentingan

    umum atau jikalau tidak disetujui tanpa paksaan atau diminta oleh masyarakat pribumi

    yang bersangkutan.

                                                                    10

2. Negara harus melakukan konsultasi dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan 

    melalui prosodur yang benar dan secara khusus melalui lembaga perwakilan telebih 

    dahulu untuk menggunakan tanah atau wilayah mereka untuk aktifitas kemiliteran.

Pasal 31 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memelihara, mengawasi, menjaga dan 

    membangun warisan budaya, pengetahuan tradisional dan expresei kebudayaan  

    tradisional dan juga manifestasi dari ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, 

    termasuk sumber-sumber daya manusia dan genetika, benih-benih, obat-obatan, 

    pengetahuan tentang flora dan fauna, tradisi lisan, karya sastra, rancangan, olahraga

    dan permainan tradisional dan pameran serta pementasan seni. Mereka juga

    mempunyai hak untuk memelihara, mengawasi, ,melindungi dan mengembangkan

    kekayaan intelektual atas warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan expresi 

    kebudayaan tradisional tersebut.

2. Dalam hubungan dengan masyarakat pribumi, Negara harus mengambil tolak ukur 

    yang tepat untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan dari hak ini.

Pasal 32 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas

    dan strategi untuk menggunakan tanah dan wilayah serta sumber-sumber daya mereka  

    yang lain.

2. Negara harus berunding dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat 

    pribumi yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka dengan tujuan untuk 

    mendapatkan persetujuan sebelumnya sudah ada pemberitahuan tentang proyek yang 

    berdampak bagi tanah dan wilayah mereka dan juga sumber-sumber daya yang lain, 

    terutama dalam hubungan dengan pembangunan, penggunan dan exploitasi mineral, air 

    dan sumber daya lain.

3. Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk pengambilalihan secara adil 

    dalam kegiatan semacam ini, dan tolak ukur untuk mengurangi dampak yang 

    merugikan lingkungan, ekonomi, social, budaya atau spiritual mereka.

Pasal 33 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan identitas dan keanggotaan 

    yang sesuai dengat adat-istiadat dan tradisi mereka. Hal ini tidak mengganggu hak

    mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan dimana mereka hidup.

2. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan struktur dan untuk memilih 

    keanggotaan dari lembaga atau institusi yang sesuai dengan prosedur mereka sendiri.

                                                                    11

Pasal 34 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memajukan,mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat-istiadat, keagamaan, tradisi, cara-cara, mereka yang istimewa dan dalam hal dimana mereka berada, systim hukum atau adat-istiadat, yang sesuai dengan standar hukum internasional.

Pasal 35 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan tanggungjawab tiap-tiap individu kepada komunitas mereka.

Pasal 36 :

1. Masyarakat tradisonal, khususnya yang terpisah oleh batas-batas internasional,

    mempunyai hak untuk memelihara dan membangun koneksi, hubungan dan kerjasama,

    termasuk aktifitas-aktifitas untuk tujuan-tujuan spiritual, budaya, politik, ekonomi dan

    sosial, dengan anggota mereka sendiri dan juga orang lain diluar mereka.

2. Negara, dengan berkonsultasi dan kerjasama dengan masyarakat pribumi, harus 

    menentukan tolak ukur yang tepat untuk memfasilitasi pelaksanaan dan untuk

    memastikan pelaksanaan hak ini.

Pasal 37 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas pengakuan, ketaatan, dan pelaksanaan

    perjanjian persetujuan dan penetapan-penetapan yang membangun dan untuk  

    mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas perjanjian, persetujuan dan 

    penetapan-penetapan tersebut dari Negara.

2. Tidak ada hal dalam deklarasi ini yang diartikan untuk mengurangi atau mengahapus

    hak-hak masyarakat pribumi yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-

    persetujuan serta penetapan-penetapan lain yang sifatnya membangun.

Pasal 38 :

Negara, dalam konsultasi dan kerjasama  dengan masyarakat pribumi, harus mengambil tolak ukur yang sesuai, termasuk tolak ukur legislative, untuk mencapai bagian akhir dari deklarasi ini.

                                                                   12

Pasal 39 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mendapatkan akses ke pendampingan keuangan dan teknikal dari Negara melalui hubungan internasional, untuk menikmati hak yang terdapat dalam deklarasi ini.

Pasal 40 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada keputusan yang cepat melalui cara-cara yang adil untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan dengan Negara atau dengan pihak lain dan juga untuk mendapatkan pertolongan yang tepat atas semua pelanggaran terhadap pribadi maupun kelompok mereka. Keputusan seperti itu harus memberikan perhatian kepada adat-istiadat, tradisi. Aturan, dan sistim hukum dari masyarakat pribumi yang bersangkutan dan hukum hak azasi manusia internasional.

Pasal 41 :

Organ-organ dan perwakilan-perwakilan khusus dari sistim Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-oraganisasi antar Negara yang lain harus memberikan sumbangan kepada realisasi penuh dari ketentuan-ketentuan dari deklarasi ini melalui mobilisasi, inter-alia, kerjasama keuangan atau pendampingan teknis. Cara dan alat untuk memastikan keikutsertaan masyarakat pribumi atas isu yang mempengaruhi mereka harus diciptakan.

Pasal 42 :

Perserikatn Bangsa-Bangsa, badan ini, termasuk didalamnya UNPFII, dan agen-agen khusus, termasuk yang dalam tingkat Negara dan Negara bagian harus memberikan penghormatan kepada pelaksanaan secara penuh dari penetapan deklarasi ini dan menindaklajuti efektifitas deklarasi ini.

Pasal 43 :

Hak-hak ini diakui terdapat didalam standar minimal untuk kelangsungan, martabat dan kebahagian dari masyarakat pribumi diseluruh dunia.

Pasal 44 :

Semua hak dan kebebasan yang tercantum disini menjamin semua individu baik pria maupun wanita secara sama dan setara.

                                                                     13

Pasal 45 :

Tidak ada isi dalam deklarasi ini diartikan untuk penghilangan atau penghapusan hak-hak yang dimilik oleh masyarakat pribumi saat ini dan yang mungkin didapatkan dimasa yang akan datang.

Pasal 46 :

1. Tidak ada sesuatu dalam deklarasi ini dapat diartikan sebagai penyampaian secara

    tidak langsung kepada suatu bangsa, masyarakat, kelompok atau orang suatu hak untuk

    mengikat dalam suatu aktifitas atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan

    piagam PBB atau ditafsirkan sebagai pengesahan atau dukungan suatu kegiatan yang

    akan memecah atau merusak baik secara keseluruhan ataupun sebagian, intergritas 

    wilayah atau kesatuan politik dari kekuasaan pemerintahan dan juga dari Negara

    merdeka.

2. Dalam pelaksanaan hak-hak yang diucapkan dalam dekalarasi , hak azasi manusia dan

    kebebasan fundamental bersama harus dihormati. Pelaksanaan hak-hak yang timbul

    dalam deklarasi harus ditujukan pada hanya dan untuk pembatasan-pembatasan

    tertentu seperti yang dijelaskan oleh hukum dan dalam hubungan dengan kewajiban-

    kewajiban hak azasi internasional . Segala jenis pembatalan harus bebas dari

    diskriminasi dan secara tegas semata-mata demi kepentingan keamanan pengakuan hak

    dan penghormatan kepada hak dan kebebasan sesame dan untuk menemukan

    persyaratan yang adil dan paling memaksa dari masyarakat demokrasi.

3. Ketentuan-ketentuan yang timbul dalam deklarasi ini harus diartikan sesuai dengan

    prinsip-prisnsip keadilan, demokrasi, penghormatan kepada hak azasi manusia, 

    persamaan, non diskriminasi, pemerintahan yang bersih dan itikad yang baik.

                                                                    14